Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan
  • FOTO PANSEL SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA TAHUN 2017
  • FOTO UJI KOMPETENSI JPT PRATAMA
  • PEMBUKAAN UJI KOMPETENSI
  • TIM PANSEL & TIM SEKRETARIAT PANSEL
  • TIM PANSEL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMKAB GROBOGAN TAHUN 2017
  • SERAH TERIMA HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA
  • BUPATI GROBOGAN DAN TIM PANSEL
Selamat Datang di Website BKPPD | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Kabupaten Grobogan

Sebanyak 194 PNS dari seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 ini menerima penghargaan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Satya Lencana Karya Satya. Acara penyerahan dan penyematan secara simbolis dilaksanakan oleh Bupati Grobogan bersamaan dengan upacara rutin setiap tanggal 17 di Halaman Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.

Upacara rutin tanggal 17 Juni 2011 dipimpin langsung oleh Bupati Grobogan tersebut serta penyerahan penghargaan Tanda kehormatan Republik Indonesia Satya Lencana Karya Satya berlangsung dalam suasana khidmat dan sederhana. Dalam kesempatan Bupati Grobogan menyampaikan bahwa PNS yang memperoleh penghargaan Tanda Kehormatan dari Presiden RI berupa Satya Lencana Karya Satya adalah PNS yang telah memenuhi syarat pengabdian masa kerja 10 tahun sebanyak 30 PNS, masa kerja 20 tahun sebanyak 143 PNS dan masa kerja 30 tahun sebanyak 21 PNS tanpa cacat dan tercela atau tidak pernah dikenai sanksi dijatuhi hukuman disiplin.

Selain itu pemberian penghargaan juga mempertimbangkan aspek moral dimana seorang PNS dalam mengabdi dan melaksanakan tugas kepada negara memiliki tanggung jawab yang cukup berat, karena harus dapat menjadi tauladan bagi PNS lainnya.  Tanda kehormatan ini bukan sesuatu yang dapat diraih begitu saja. Tidak semua PNS dapat meraihnya, hanya mereka yang mempunyai kualifikasi dan syarat-syarat tertentu yang berhak menerimanya.  Menurutnya, penghargaan itu sangat penting untuk memotivasi kinerja PNS. Pencapaian prestasi kerja akan menggerakan semangat untuk melakukan tugas berikutnya dengan lebih baik, dimana setiap PNS dituntut terus meningktakan kualitas diri dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mampu melayani masyarakat sesuai kebutuhannya. Sangat dibutuhkan aparatur negara yang peka dan cerdas menyikapi globalisasi, menghadapi kompetisi, transparansi, dan tuntutan reformasi. Seorang PNS hendaknya juga berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia.

Pada kesempatan tersebut Bupati Grobogan juga menyampaikan keprihatinanya mengenai “kedisiplinan” Pegawai Negeri Sipil di seluruh jajaran  Pemerintah Kabupaten Grobogan.   Dalam kesempatan tersebut Bupati Grobogan sengaja menyampaikan sambutan / pidato terlepas dari teks sambutan yang telah disediakan oleh protokol. Adapun salah satu komitmen yang ingin  di wujudkan adalah penegakan disiplin bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Karena sudah banyak kejadian-kejadian pelanggaran yang dilakukan PNS seperti penyimpangan keuangan, perselingkuhan, meninggalkan tugas tanpa alasan, serta jenis-jenis pelanggaran lainnya.   Hal ini akan ditindaklanjuti dengan mengambil tindakan secara tegas sesuai tingkat kesalahan berdasarkan aturan yang berlaku.  Dari berbagai kejadian pelanggaran disiplin tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua  PNS agar dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi.

Dengan memahami komitmen tersebut,  hal ini tentunya menjadi sebuah penggugah semangat untuk berintropeksi apa sih sebetulnya yang diinginkan Bupati Grobogan. Dan hal ini  tentunya bagi para PNS dimaknai bahwa  kedisiplinan khususnya dalam budaya kerja dan etos kerja PNS di Kabupaten Grobogan sangat memprihantinkan.  Hal ini terbukti masih banyaknya penggunaan waktu kerja yang tidak produktif, misalnya Bupati masih sering menjumpai pada saat jam kerja banyak PNS yang keluar kantor tanpa ijin dan tanpa tujuan yang jelas atau keluyuran di tempat-tempat umum seperti pasar,  supermarket, warung dan lain sebagainya yang notabenya menggunakan seragam kerja. Bagaimana perasaan masyarakat apabila melihat kondisi seperti ini. Sebenarnya sudah banyak masyarakat yang mempertanyakan, pegawai itu kerjanya apa sih? wah enak ya jadi pegawai, wong masih jam kerja kok kluyuran ke warung,  pasar dan lain sebagainya. Kita sebetulnya malu, karena kita sudah tidak bisa dijadikan contoh masyarakat.

Kenyataan lain yang masih dirasakan beliau yaitu masih adanya berbagai prilaku menyimpang yang dilakukan oleh PNS terhadap hukum dan norma yang berlaku dalam bentuk sikap dan prilaku tidak patuh dan kurang tertib. Suatu  misal tertib administrasi sebagai tugas pokok seorang aparat yang melayani masyarakat. Dalam hal ini Bupati menegaskan bahwa prilaku menyimpang adalah dengan adanya kecenderungan orientasi budaya kerja yang menguntungkan diri sendiri ketimbang meraih produktivitas kerja demi organisasi dimana mereka bekerja.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Grobogan juga berharap lebih lanjut, meminta kepada seluruh komponen PNS yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan agar selalu bekerja dengan baik, dan penuh dedikasi, sehingga pimpinan akan melihat dan memantau kita, selanjutnya akan diajukan untuk memperoleh Satya Lencana. Kalau kerja sudah maksimal dan sesuai dengan standar pelayanan, maka sudah sepantasnya para PNS ini diberikan penghargaan dalam bentuk Satya Lencana, tegasnya.

Tingkat disiplin dimaksud adalah berkenaan dengan hukuman disiplin bagi para PNS terhadap pelanggaran pada suatu ketentuan yang bisa bersifat ringan, sedang dan berat. "Ringan dalam arti masih bisa dibina oleh atasan langsungnya, tapi bila sudah masuk kategori sedang apalagi berat itu artinya sudah lampu kuning yang sewaktu-waktu akan berganti merah, bila terjadi seperti itu sudah dipastikan tidak akan pernah menerima Satya Lencana," demikian imbuhnya.

Dengan pemberian penghargaan ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur penyelenggara Negara, abdi negara dan abdi masyarakat diharapkan lebih semangat dan termotivasi dalam mengemban tugas dan tanggungjawab secara professional, produktif, transparan dan bebas KKN. Apabila kinerja yang meningkat maka diharapkan tercapainya tujuan organisasi dan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa layanan aparatur Negara akan terpenuhi hak - haknya.

Penghargaan ini adalah sebuah anugrah, karena tidak sembarang pegawai yang menerimanya. Mereka yang menerima merupakan pegawai pilihan. Keputusan pemberian penghargaan ini telah melewati sebuah proses penilaian yang komprehensif. Penilaian itu meliputi penilaian langsung dari atasan, dari teman sekerja dan bahkan bila perlu juga melibatkan pendapat pihak luar atau elemen sosial masyarakat lainnya (Lamijan)