Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan
Selamat Datang di Website BKD | Badan Kepegawaian Daerah | Kabupaten Grobogan

1.      Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

b. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai  Negeri Sipil;

c. Keputusan Kepala Sekretariat Pelaksana  Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 90/KPTS/TAPERUM-PNS/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Petunjuk tehnis Penyaluran Bantuan BAPERTARUM-PNS;

d. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor :05/PERMEN/M/2006 tentang Pemberian Pinjaman/Pembiayaan  Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Pegawai Negeri   Sipil(PNS).

2.      Pengertian

Untuk  mempermudah pemahaman tentang  tabungan perumahan pegawai negeri sipil berikut kami sampaikan pengertian :

a. Rumah adalah bangunan hunian untuk tempat tinggal yang layak huni, yang keadaannya memenuhi persyaratan teknis, kesehatan, keselamatan, persyaratan ekologis, dan persyaratan administrasi;

b. Peserta tabungan perumahan pegawai  negeri sipil  adalah semua pegawai negeri sipil yang masih aktif sejak tahun 1993 menjadi peserta tabungan perumahan pegawai negeri sipil;

c. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan oleh  bank/lembaga non bank untuk membantu anggota masyarakat guna membeli sebuah rumah, berikut tanahnya untuk dimiliki dan dihuni   sendiri;

d. Bank penyalur adalah bank yang ditentukan oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS untuk menyalurkan bantuan perumahan;

e. Bantuan uang muka KPR adalah bantuan yang diberikan dalam rangka membantu uang muka pembelian rumah yang dilakukan  secara kredit dalam bentuk KPR dari bank, KPR dari developer & pembelian rumah dinas dari pemerintah;

f. Bantuan sebagian biaya membangun rumah adalah bantuan yang diberikan dalam rangka membantu sebagian biaya membangun rumah bagi pegawai negeri sipil  yang sudah  memiliki tanah pekarangan sendiri, yang belum ada bangunannya di wilayah Propinsi DIY dan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah  yang berdekatan dengan Propinsi DIY;

g. Pengembalian tabungan perumahan pegawai negeri sipil adalah dana tabungan pegawai negeri sipil  yang dikembalikan karena yang bersangkutan tidak mendapat bantuan dalam bentuk uang muka dan biaya membangun;

h. Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (PUM-KPR) adalah pinjaman yang diberikan oleh bank pelaksana kepada pegawai negeri sipil untuk memenuhi uang muka KPR yang besarnya maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan suku bunga 7,5% pertahun dengan jangka waktu pengembalian sesuai dengan Kredit Kepemilikan Rumah.

3.      Persyaratan

a. Bantuan Uang Muka

1) fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;

2) fotokopi sah Kartu Pegawai;

3) fotokopi sah surat keputusan  kenaikan pangkat terakhir;

4) surat  keterangan belum memiliki rumah yang dikeluarkan oleh RT diketahui oleh RW, Dukuh dan Kepala Desa/Lurah (sesuai KTP pemohon);

5) fotokopi :

(a) Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Akad Kredit) dengan bank/developer/koperasi perumahan;

(b) Surat Penegasan Persetujuan Alih Debitur (SP2AD) dilengkapi Penunjukan Debitur Baru dan Pelimpahan Hutang atau Akta Jual Beli.

6) fotokopi sah nomor rekening bank pemohon atau surat kuasa pencairan bantuan uang muka KPR bermaterai secukupnya kepada pengembang/developer/koperasi (bagi pemohon yang mengajukan melalui pengembang/developer/koperasi);

7) surat pernyataan belum memiliki rumah dan belum pernah menerima bantuan perumahan bermaterai secukupnya.

b. Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BMR)

Persyaratan pengajuan bantuan biaya membangun rumah :

1) fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

2) fotokopi sah Kartu Pegawai;

3) fotokopi sah surat  keputusan kenaikan pangkat terakhir;

4) surat keterangan belum memiliki rumah yang dikeluarkan oleh RT diketahui oleh RW, Dukuh dan Kepala Desa/Lurah (sesuai KTP pemohon);

5) fotokopi sah Kartu Pegawai suami/istri apabila keduanya pegawai negeri sipil;

6) fotokopi sah bukti kepemilikan tanah;

(a) apabila bukti pemilikan tanah tersebut atas nama suami atau istri dari pemohon agar dilampirkan fotokopi sah surat nikah.

(b) apabila bukti kepemilikan tanah masih atas nama orang tua agar dilampiri Bukti Hak Ahli Waris (jika orang tua sudah meninggal) dan Surat Keterangan Hibah/Akta Hibah jika orang tua masih hidup yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa setempat.

7) fotokopi sah salah satu Ijin Membangun Bangunan (IMBB) seperti :

(a) Ijin membangun  Bangunan (IMBB) diterbitkan Bupati/Walikota atau dinas yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau;

(b) Surat Keterangan Sedang Membangun Rumah dari Kepala Desa/Lurah dan Camat (sesuai lokasi tanah) yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil tersebut sedang membangun rumah di lokasi kawasan pemukiman dikarenakan IMBB sedang atau akan diproses lebih lanjut. (sudah ada dalam formulir).

8) fotokopi sah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan  (SPPT-PBB) tahun terakhir.

9) surat pernyataan belum memiliki rumah dan belum pernah menerima bantuan perumahan bermaterai secukupnya (bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat dan SPPT-PBB apabila dapat menunjukkan aslinya tidak perlu dilegalisir).

10) apabila ada perbedaan  luas tanah,  yang tertulis pada sertifikat dengan yang tertera pada SPPT-PBB lebih dari 5 % jumlah luas seluruhnya agar dilampiri Surat Keterangan Beda Luas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa setempat.

c. Pengembalian Taperum

Persyaratan yang harus dilengkapi :

1) fotokopi sah Kartu Pegawai;

2) fotokopi sah surat keputusan golongan satu tingkat lebih rendah dari Golongan Tahun 1993;

3) fotokopi sah surat  keputusan Pensiun;

4) fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk/Surat Ijin Mengemudi.

5) Asli Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Hak Waris dari Camat (bagi pegawai negeri sipil yang meninggal dunia);

6) pada saat pencairan pengembalian dana tabungan perumahan  di BRI Cabang, bagi pegawai negeri sipil yang pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab lain dengan menunjukkan Katu Pegawai atau  Kartu Tanda Penduduk.

d.  Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (PUM_KPR)

Persyaratan yang harus dilengkapi :

1) mengisi formulir permohonan dan direkomendasi oleh pejabat yang berwenang;

2) menandatangani surat pernyataan belum memiliki rumah dan belum pernah mendapat bantuan tabungan perumahan  diatas materai secukupnya;

3) fotokopi sah Kartu Pegawai  dan surat kepangkatan, dengan menunjukkan aslinya;

4) fotokopi sah Kartu Pegawai  suami/istri yang keduanya pegawai negeri sipil, dengan menunjukkan aslinya;

5) fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan menunjukkan aslinya;

6) Surat Keterangan Asli mengenahi status tempat tinggal  saat ini yang dikeluarkan oleh RT, RW harus sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk.

e. Besarnya tabungan/potongan

Besarnya tabungan tiap bulan bagi masing-masing PNS adalah :

1) golongan I             sebesar Rp. 3.000,-

2) golongan II            sebesar Rp. 5.000,-

3) golongan III           sebesar Rp. 7.000,-

4) golongan IV           sebesar Rp. 10.000,-

f.  Ketentuan pengajuan bantuan pegawai negeri sipil yang berhak mengajukan bantuan adalah :

1) pegawai negeri sipil  Golongan I, II, III serta Golongan IV/a dan IV/b;

2) masa kerja minimal 5 (lima ) tahun terhitung mulai tanggal  surat keputusan calon pegawai negeri sipil;

3) belum memiliki rumah sendiri;

4) apabila suami istri keduanya pegawai negeri sipil, yang berhak mendapatkan bantuan perumahan hanya salah seorang saja, sedang yang lain dikembalikan pada saat pensiun;

5) tidak dalam masa persiapan pensiun (enam) bulan menjelang tanggal pensiun.

g.  Besarnya bantuan/pengembalian tabungan

1) golongan I             sebesar Rp. 1.200.000,-

2) golongan II            sebesar Rp. 1.500.000,-

3) golongan III          sebesar Rp. 1.800.000,-

4) golongan IV          sebesar Rp. 2.100.000,-

h.      Ketentuan pengajuan Pinjaman Uang Muka

1) PUM hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil yang mengajukan pembelian rumah melalui dukungan fasilitas KPR;

2) Pegawai negeri sipil yang belum pernah memanfaatkan Taperum dari BAPERTARUM-PNS;

3) setiap pegawai negeri sipil hanya dapat memanfaatkan salah satu dari 2 (dua) fasilitas antara Bantuan Uang Muka KPR atau Pinjaman Uang Muka KPR;

4) belum memiliki rumah;

5) masa kerja minimal 5 (lima) tahun;

6) Pegawai negeri sipil aktif Golongan I, II, III, IV;

7) apabila suami dan isteri keduanya pegawai negeri sipil, maka yang berhak mendapatkan PUM hanya salah satu;

4.      Prosedur

a.  Prosedur pengajuan bantuan Uang  Muka  KPR dan Biaya Membangun

1) pemohon mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan, disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk direkomendasi oleh pejabat yang berwenang;

2) formulir yang telah direkomendasi oleh pejabat yang berwenang diajukan ke Tim Daerah Provinsi;

3) bapertarum pegawai negeri sipil meneliti kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dari pemohon yang diajukan dan diklasifikasikan. (permohonan bisa ditolak/diterima);

4) permohonan yang lulus (memenuhi persyaratan) dibuatkan surat pemberitahuan ke pegawai negeri sipil, agar yang bersangkutan dapat mencairkan dana bantuan Taperum pegawai negeri sipil di PT. Bank Tabungan Negara (Persero);

5) pegawai negeri sipil  yang akan mencairkan dana bantuan Taperum ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dilengkapi dengan Kartu Pegawai, Kartu Tanda Pengenal, Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Pemberitahuan Membayar (SPM).

b.        Prosedur pengembalian tabungan perumahan  pegawai negeri sipil

1) pemohon mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan, disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk direkomendasi oleh pejabat yang berwenang;

2) formulir yang telah direkomendasi, diajukan ke BRI Cabang untuk diteliti dan disesuaikan  dengan date base BAPERTARUM Pusat;

3) BAPERTARUM Pegawai Negeri Sipil melakukan pengecekan terhadap data base pegawai negeri sipil yang telah menerima bantuan  tabungan perumahan  pegawai negeri sipil;

4) pemohon yang  terbukti belum menerima bantuan tabungan perumahan pegawai negeri sipil, BAPERTARUM Pegawai Negeri Sipil akan mengeluarkan rekomendasi  pembayaran pengembalian tabungan melalui bank yang ditunjuk dan pemohon yang terbukti telah menerima bantuan tabungan perumahan pegawai negeri sipil  tidak berhak menerima bantuan.

c.        Prosedur pengajuan Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (PUM-KPR)

1) pegawai negeri sipil yang berminat memanfaatkan PUM KPR dapat mengajukan melalui pengembang atau koperasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAPERTARUM Pegawai Negeri Sipil;

2) pegawai negeri sipil mengisi formulir PUM di Bank Pelaksana sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;

3) bank pelaksana akan melakukan evaluasi terhadap kemampuan calon  debitur;

4) bank pelaksana akan mengajukan verivikasi data pegawai negeri sipil  yang telah dievaluasi;

5) BAPERTARUM  Pegawai Negeri Sipil  melakukan verifikasi, dari hasil verifikasi yang dikeluarkan, bank pelaksana akan segera mengeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K);

6) Bank Pelaksana akan mengajukan permohonan penempatan dana PUM dalam bentuk format;

7) BAPERTARUM Pegawai Negeri Sipil  akan segera memproses penempatan dana PUM maksimum  (tiga) hari kerja;

8) Dana PUM akan ditempatkan ke Rekening Giro PUM atas nama BAPERTARUM Pegawai Negeri Sipil yang ada di bank pelaksana;

9) Penempatan dana PUM ke pengembang dilakukan setelah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit KPR dan PUM di Bank Pelaksana.

5.      Kewenangan

Sebagai langkah pengendalian,  kepentingan administrasi serta sebagai upaya pengawasan terhadap pencairan dana bantuan Taperum pegawai negeri sipil  terhadap  merebaknya sistem calo serta  jalan pintas/jalur cepat untuk pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan pemberian rekomendasi tabungan perumahan pegawai negeri sipil diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan bukan dari dinas/instansi.(sehingga pemberian rekomendasi  yang dikeluarkan oleh dinas/instansi tidak diperkenankan)