Lunturnya Kedisiplinan PNS PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Rabu, 09 November 2011 23:53

Persoalan klasik secara umum yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil sejak dahulu kala hingga sampai dengan sekarang adalah persoalan” rendahnya budaya disiplin”.  Budaya disiplin di kalangan PNS belum sepenuhnya dapat diterapkan dan dijalankan, walapun telah dikeluarkan peraturan disiplin PNS yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai penganti Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang disiplin PNS.

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak prilaku menyimpang yang dilakukan oleh PNS terhadap hukum dan norma yang berlaku dalam bentuk sikap dan prilaku tidak patuh dan kurang tertib terhadap aturan yang telah ada seperti mentaati ketentuan hari kerja dan jam kerja. Hal ini terbukti ketika  pelaksanaan cuti bersama tanggal 2 dan 3 Juni 2011 lalu yang kemudian tanggal 4 Juni 2011 harus masuk kerja banyak yang ” bolos ” atau tidak masuk kerja yang biasanya diistilahkan hari kecepit nasional (harpitnas).

Dalam mensikapi hal tersebut oleh para anggota DPRD Kabupaten Grobogan menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di Setda dan sejumlah kantor Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemkab Grobogan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 lalu dengan tujuan untuk mengetahui keaktifan Pegawai Negeri Sipil untuk masuk kerja setelah melaksanakan hari libur cuti bersama. Dalam sidak yang dipimpin Ketua DPRD M Yaeni SH ini, para anggota Dewan mendapati sejumlah pejabat tidak masuk kerja seperti para staf ahli dan sejumlah Kepala Bagian dilingkungan Setda Grobogan. Ketua DPRD Grobogan M Yaeni berencana akan menggelar Sidak serupa di hari-hari mendatang, dan tidak hanya di momen ’’harpitnas’’ saja, namun sidak juga akan dilakukan pada hari efektif untuk mengetahui kedisiplinan PNS, karena pihaknya berharap demi memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, maka sikap kedisiplinan perlu ditingkatkan (SM, 6 Juni 2011).

Sebetulnya pemerintah daerah telah sering berupaya meningkatkan kedisiplinan PNS, karena hal serupa juga sudah pernah dilakukan oleh Wakil Bupati Grobogan beberapa waktu lalu melakukan sidak ke beberapa kecamatan yang mendapati sejumlah PNS yang berangkat terlambat dan pulang sebelum jam kerja. Wakil Bupati menghimbau agar PNS yang melakukan pelangaran disiplin  untuk segera diberikan teguran keras, karena disiplin PNS yang rendah akan mempengaruhi kualitas pelayanan pada masyarakat (SM, 23-01-2009).  Selain melakukan sidak, dalam kegiatan rutin apel pagi, Bupati maupun Wakil Bupati juga sudah sering menyampaikan mengenai adanya peraturan disiplin dan beberapa sanksi bilamana terdapat PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Dari beberapa upaya tersebut diatas setidaknya setiap PNS yang pernah mengucap sumpah atau janji tentunya sadar akan tanggungjawab dan kedudukan sebagai seorang PNS yaitu sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat.  PNS sebagai unsur pelaku dalam menjalankan roda pemerintahan harus  menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat yang diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan betitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan sangat ditentukan oleh mutu profesionalisme dan disiplin para anggotanya. Bagi aparatur pemerintah disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan kepemerintahan yang baik dan menjadi kepercayaan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berdisiplin tinggi dan berdedikasi tinggi.

Secara arif dan jujur harsu diakui bahwa masih rendahnya disiplin di kalangan PNS dapat dilihat secara jelas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,  dimana PNS sebagai aparatur pemerintah dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih sering menuai kritikan yang mengarah pada rendahnya kinerja PNS (baca : piye jal, surat pembaca, keluahan masyarakat serta info lainnya).  Belum lagi permasalahan lainnya yang sering menjadi sorotan adalah masih tingginya penyimpangan dalam pelaksanaan dan penegakan  disiplin yaitu melanggar ketentuan yang telah ada seperti mangkir / tidak masuk kerja tanpa keterangan, perselingkuhan, melakukan perkawinan tanpa ijin/siri, meninggalkan tugas tanpa ijin pada jam kerja di tempat-tempat umum seperti pasar,  supermarket, warung masih lengkap dengan seragam kerja serta jenis-jenis pelanggaran disiplin lainnya.

Apabila dicermati beberapa hal yang berkaitan dengan rendahnya disiplin dikalangan PNS, sebetulnya salah satu upaya untuk mewujudkan harapan dan kehendak masyarakat dalam upaya mencapai penyelenggaraan kepemerintahan yang baik perlu adanya perhatian khusus mengenai disiplin pegawai. Karena secara jelas disebutkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.

Melalui tulisan ini penulis berpendapat bahwa salah satu alternatif sebagai upaya yang perlu ditempuh dalam rangka mengurangi jumlah pelanggaran disiplin antara lain adalah, Pertama, melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS diantaranya PP No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan disiplin, PP No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, PP No.45 Tahun 1990 sebagai penganti PP No.10  tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan penceraian PNS. Kegiatan sosialisasi bisa melalui pendidikan dan latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek) serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin PNS.

Kedua, Memberikan sangsi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya.

Ketiga, Setidaknya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merasa bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan. Suatu misal bilamana terdapat stafnya yang melanggar tindakan disiplin, setidaknya segera melakukan pendekatan untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak disiplin.

Keempat, Setidaknya setiap PNS instropeksi dan merasa mensyukuri bahwa tidak semua orang bisa lolos dan berkesempatan menjadi PNS. Coba kita lihat saja setiap penerimaan CPNS dari tahun ke tahun jumlah pelamar yang ingin mengabdi menjadi PNS sampai dengan ribua orang. Tetapi   sekarang yang telah menjadi PNS malah banyak yang melakukan pelanggaran disiplin tidak mentaati peraturan yang ada. Bila sudah menjadi PNS setidaknya harus konsekuen dan siap mental untuk mentaati peraturan yang ada. Selain itu menurut kebanyakan orang, PNS merupakan profesi yang sangat didambakan setiap orang dengan alasan antara lain  mempunyai status yang jelas, terjaminnya ekonomi keluarga karena berpenghasilan tetap, tidak mungkin di berhentikan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mempunyai jaminan hari tua (pensiun)  dan  jam kerjanya teratur.

Dalam hal ini kita semua berharap bahwa setiap SKPD mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melakukan upaya penegakan peraturan disiplin maupun pembinaan PNS sebagaimana tersebut dalam pasal 20 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Secara normatif dan hierarchis dalam pasal tersebut telah diatur mulai dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Bupati) maupun semua pejabat struktural atau PNS yang disampiri tugas kepala sekolah yang setarakan dengan eselon IV mempunyai kewenangan dalam upaya penegakan petaruran disiplin hingga kewenangan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang diketahui melanggara peraturan disiplin.  Hal ini dimungkinkan bahwa penangganan penegakan disiplin harus dimulai dari bawah hingga keatas yang diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama oleh setiap SKPD untuk segera melakukan pembinaan secara dini pada masing-masing lingkungan kerjanya, karena bila tidak segera ditanggani dan dibina secara dini dari bawah, maka PNS yang melakukan pelanggaran disiplin akan lebih longgar dan lebih banyak melakukan pelanggaran. ***

Oleh : Lamijan, S.Sos, M.Si