Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan
  • KASN Award
  • Sekretariat PANSEL JPTP2020
  • Penyerahan SK PNS Tahun 2019
  • PANSEL JPTP 2020
Selamat Datang di Website BKPPD | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Kabupaten Grobogan

PNS Cerai, Kewajiban Lapor, Jangan Abai !!!

cerai

Profesi PNS sebagai pelayan publik saat ini cukup menjadi sorotan di masyarakat. Pasalnya sebagai salah satu profesi yang terpandang di masyarakat, profesi PNS diliputi segenap hak dan kewajiban yang mengikat. Sebagai pelaksana kebijakan publik, PNS dituntut untuk dapat mematuhi berbagai peraturan termasuk diantaranya perihal perceraian. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, terdapat beberapa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi dan ditempuh PNS dalam melakukan perceraian. Oleh karena itu, sebagai role model di masyarakat PNS (khususnya PNS Pemerintah Kabupaten Grobogan) wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan dalam melakukan perceraian sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perceraian konsisten terjadi pada PNS di Kabupaten Grobogan setiap tahunnya. Perceraian pasangan yang menyertakan unsur PNS sebagai penggugat maupun tergugat dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, baik berupa permasalahan ekonomi, pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hingga ketidakcocokan antar keluarga kedua belah pihak pasangan. Meskipun telah diupayakan rukun kembali, nyatanya keterlambatan dalam mengkomunikasikan konflik rumah tangga yang terjadi kepada pihak ketiga yang lebih ahli seperti konselor keluarga atau psikolog berdampak terhadap rendahnya kemungkinan kedua pasangan untuk dapat bersatu kembali.

Sebagaimana telah tertulis dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Dalam Undang-undang secara jelas telah disebutkan menganut prinsip untuk mempersukar perceraian karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal bahagia dan sejahtera. Artinya, perceraian dijadikan opsi terakhir dalam menghadapi perselisihan atau konflik di dalam rumah tangga. Selain berdampak pada kehidupan pasangan, lebih buruk perceraian akan berpengaruh kepada masa depan anak. Alih-alih sebagai upaya untuk mengakhiri konflik, perceraian sering diikuti oleh perasaan menyesal, ketidaksiapan kehidupan pasca perceraian, hingga tidak terpenuhinya kasih sayang anak dari kedua sisi orang tua.

Secara lebih detail bagi PNS, izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990. Peraturan ini tentunya menjadi pedoman bagi setiap PNS khususnya di Kabupaten Grobogan apabila PNS yang bersangkutan akan atau sedang menjalani proses perceraian. Dalam Pasal 3 ayat 1 telah disebutkan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau mendapat surat keterangan lebih dulu dari Pejabat. Bagi PNS yang bertindak sebagai penggugat, maka wajib memperoleh izin melakukan perceraian terlebih dahulu, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, maka wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian.

Dalam penanganan kasus pelanggaran kedisiplinan oleh BKPPD Kabupaten Grobogan, beberapa diantaranya merupakan perceraian yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin. Berdasarkan keterangan yang didapat, sebagian besar dari PNS yang melanggar ini menyatakan bahwa dirinya tidak tahu jika PNS tersebut berkedudukan sebagai tergugat tetap perlu untuk melapor secara administrasi kepegawaian. Mereka beranggapan bahwa yang perlu melapor untuk mendapatkan izin adalah ketika PNS yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat dalam perceraian.

Perlu diketahui bagi setiap PNS bahwa pada setiap peraturan yang telah ditetapkan bagi PNS, wajib hukumnya bagi setiap PNS yang berada pada lingkup peraturan tersebut untuk mengetahui, memahami, dan mematuhinya. Alasan ketidaktahuan tentu tidak dapat diterima. Sebagaimana ketika peraturan lalu lintas diundangkan, maka setiap pengendara di jalan raya wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan yang ada. Ketidaktahuan perihal peraturan bukanlah alasan yang dapat menghindarkan pelaku dari hukuman, hukuman tetap akan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai elemen masyarakat yang taat akan hukum dan berada di negara hukum, wajib bagi setiap warga negaranya untuk dapat mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungannya.

Pengajuan izin melakukan perceraian dilakukan dengan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui saluran hierarkis atasan PNS yang bersangkutan. Bagi PNS yang berkedudukan sebagai suami/istri yang menerima gugatan perceraian dari pasangannya, wajib memberitahukan adanya gugatan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 pasal 3 ayat 2.

Setiap PNS yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 atau tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian dapat dijatuhi salah satu hukuman berat berdasarkan peraturan disiplin PNS yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Tata cara pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ini juga telah diatur pada pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 yaitu sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, wajib bagi kita semua untuk saling mengingatkan dan menjaga martabat PNS dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Kesadaran dari setiap individu dan kepedulian dari rekan kerja baik atasan maupun yang setara di lingkungan masing-masing sangat dibutuhkan, sehingga PNS dapat menjalankan setiap kewajibannya dengan baik, menghindari segala hal yang telah dilarang, dan dapat terhindar dari hukuman disiplin PNS yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan instansinya.

Untuk Peraturan mengenai disiplin PNS selengkapnya dapat di lihat dan di unduh peraturan dan  disini (modul)
Untuk mengunduh Peraturan Ijin Perkawinan dan Perkawinan PNS dapat selengkapnya klik disini

Hari ini 41

Kemarin 861

Minggu ini 3223

Bulan ini 21599

Keseluruhan 678133

Currently are 42 guests and no members online