Kaji Banding Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Kabupaten Grobogan oleh BKPPD Kabupaten Kebumen dengan

Details

Written by Sekretariat

Published: 03 December 2021

Hits: 279

Kaji Banding Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN

Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 yang lalu BKPPD Kabupaten Grobogan menerima kunjungan BKPPD Kabupaten Kebumen.  Maksud kunjungan ini adalah dalam rangka Kaji Banding Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Kabupaten Grobogan. Rombongan BKPPD Kabupaten Kebumen dipimpin oleh Kepala Bidang Diklat dan diterima oleh Sekretaris BKPPD Kabupaten Grobogan mewakili Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan.  Pimpinan rombongan BKPPD Kabupaten Kebumen, Bawono Andi Widodo, S.STP menyampaikan maksud dan tujuan ke BKPPD Kabupaten Grobogan adalah dalam rangka kaji banding tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan di Kabupaten Grobogan khusus tentang pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS dan Pelatihan Kepimpinan Adminstrator (PKA).

Dalam kesempatan itu Kepala Bidang Diklat Pegawai BKPPD Kabupaten Grobogan menyampaikan prosedur dan tahapan-tahapan  yang  dilakukan  untuk dapat melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS dan PKA.  Pada kesempatan ini juga disampaikan upaya-upaya BKPPD Kabupaten Grobogan dalam rangka memenuhi pengembangan kompetensi ASN 20 JP/tahun sesuai dengan PP 11 Tahun 2017 jo PP 17 tahun 2020.  Upaya yang dilakukan salah satunya membuat suatu sistem aplikasi pengembangan kompetensi yang memungkinkan setiap ASN dapat menginput atau mengusulkan pelatihan apa yang akan diikutinya pada tahun mendatang.  Pelatihan tersebut harus sesuai dengan tupoksi jabatan masing-masing ASN, karena setiap jabatan yang diduduki memiliki kebutuhan pelatihan yang berbeda-beda.  Di samping itu dalam aplikasi ini juga memungkinkan setiap ASN untuk mengupload pengembangan kompetensi yang sudah dilakukannya baik itu pelatihan teknis, pelatihan fungsional, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, webiner dan lainnya sehingga pengembangan kompetensi setiap ASN dapat dimonitor dan masuk dalam database pengembangan kompetensi di BKPPD Kabupaten Grobogan.

Kemudian dalam rangka pemantauan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah, maka setiap perangkat daerah yang melakukan bimbingan teknis, sosialisasi atau sejenisnya diwajibkan untuk menerbitkan sertifikat pengembangan kompetensi yang kemudian sertifikat tersebut diregistrasikan ke BKPPD Kabupaten Grobogan.  Aturan tentang pengembangan kompetensi di Kabupaten Grobogan termuat dalam SE Bupati Grobogan Nomor 800/3829/2021 tentang Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Details

Written by Sekretariat

Published: 02 December 2021

Hits: 377

PENYAMPAIAN  PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti pengumuman panitia seleksi terbuka JPT Pratama Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 November 2021 nomor :001/pansel/XI/202,bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka pendaftaran seleksi terbuka 3 (tiga) Jabatan Pimpinan Tingi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tingi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang memenuh persyaratan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi terbuka.

Apabila ada yang berminat dan memenuhi syarat untuk mendaftar, untuk informasi dan tahapan selengkapnya dapat dilihat melalui website jatengprov.go.id dan bkd.jatengprov.go.id

Surat Selengkapnya dapat juga di Unduh :

1. SURAT PENYAMPAIAN PENGUMUMAN 
2. PENGUMUMAN PENDAFTARAN JPTP 

AKSES LAPORAN HASIL PELATIHAN

Details

Written by Sekretariat

Published: 19 November 2021

Hits: 600

PNS Setelah Pelatihan, membuat laporan :

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai. Diklat bagi PNS sendiri mengandung dua fungsi yaitu peningkatan pengetahuan sekaligus menambah keterampilan pegawai. Laporan hasil pelatihan merupakan sebuah laporan yang dibuat oleh peserta pelatihan sebagai bukti telah megikuti suatu pelatihan.

Diklat ada 2 yaitu

1. Diklat prajabatan

Diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.

2. Diklat dalam jabatan, ada 3 yaitu
3. Diklat kepemimpinan,

Diklat kepemimpinan disebut DIKLATPIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompentensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Diklatpim terdiri dari :
Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon IV;
Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon III;
Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon II;
Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon I.

1. Diklat fungsional

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan Fungsional masing-masing
Jenis dan jenjang diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan Fungsional yang bersangkutan

1. Diklat teknis.

Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanakan tugas PNS. Diklat teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang. Jenis dan jenjang diklat Teknis untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Lapoan hasil pelatihan dibuat menjadi digital bertujuan untuk tertib administrasi, mengurangi resiko hilangnya suatu data dan menghemat tempat penyimpanan.

PERSYARATAN PENGAJUAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Details

Written by Sekretariat

Published: 10 November 2021

Hits: 1707

Penghargaan Karya Satya

Dasar Hukum

PP Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya

Bentuk perhatian Pemerintah terhadap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki loyalitas, kinerja dan prestasi yang baik diwujudkan dengan pemberian berbagai penghargaan, salah satunya adalah dengan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya disebutkan bahwa penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari Negara terhadap PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai yang lainnya.

Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Satyalancana Karya Satya berwarna perunggu, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
2. Satyalancana Karya Satya berwarna perak, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh) tahun.
3. Satyalancana Karya Satya berwarna perunggu, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 30 ( tiga puluh) tahun.

Masa kerja PNS yang diusulkan terhitung dari yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai CPNS.  Selama bekerja secara terus menerus, PNS tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak memakai Satyalancana Karya Satya dapat dicabut apabila PNS yang bersangkutan terkena/dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Satyalancana Karya Satya dianugerahkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Setiap pemberian Satyalancana Karya Satya disertai

Piagam tanda kehormatan yang ditanda tangani Presiden.

Penyelenggaraan penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS di usulkan setiap tahun ke Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk dapat memperoleh penghargaan, PNS yang diusulkan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

• Melaksanakan tugas secara terus menerus dan menunjukan kesetiaan pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan serta telah mempunyai masa kerja yang dipersyaratkan;
• Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Selama masa kedinasan tidak pernah melaksanakan cuti diluar tanggungan Negara ;
• Memiliki prestasi kerja yang dapat dibanggakan, dedikasi yang baik, loyalitas yang tinggi dan tidak tercela.

Pengajuan usul penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

1. DRH yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsung
2. SK CPNS
3. SK Pangkat terakhir
4. SK Jabatan Terakhir
5. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon III

Keseluruhan berkas/ dokumen tersebut disatukan dalam satu file format PDF (Ukuran file maksimum 1000Kb/1Mb) dengan urutan penataan seperti diatas. Untuk setiap nama yang diusulkan dan dikirimkan ke BKPPD Kabupaten Grobogan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret melaui alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..