Home - Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan

KASN Award
Sekretariat PANSEL JPTP2020
Penyerahan SK PNS Tahun 2019
PANSEL JPTP 2020

Selamat Datang di Website BKPPD | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Kabupaten Grobogan

Rapid Tes Antigen Gratis Untuk Peserta SKD CPNS

Details: Written by Sekretariat; Published: 07 September 2021; Hits: 3033

Rapid Tes Antigen Gratis Untuk Peserta SKD CPNS 2021 Kabupaten Grobogan WhatsApp Image 2021 09 07 at 14.33.31

Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, BKPPD Grobogan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Grobogan akan memfasilitasi tes antigen gratis bagi peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021. Peserta yang sudah mendaftar rapid tes antigen untuk hadir dan dilaksanakan sehari sebelum mengikuti SKD, Peserta diminta langsung ke puskesmas terdekat yang sudah di pilih saat mendaftar . Persyaratan untuk Rapid tes antigen peserta harus membawa KTP Elektronik yang beralamatkan Kabupaten Grobogan dan juga Kartu Tes SKD. Pendaftaran di mulai tanggal 07 September 2021 , dan di tutup tanggal 13 September 2021.

untuk pendaftaran dapat di klik link : https://bit.ly/antigen_gratis .

Jangan lupa selalu ikuti informasi terbaru tentang CPNS 2021 di Instagram kami @bkppdgrob dan juga Twitter @BKDGrobogan

Pengumuman Jadwal SKD CPNS Kabupaten Grobogan 2021

Details: Written by Sekretariat; Published: 03 September 2021; Hits: 8998

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAERAH KABUPATEN GROBOGAN FORMASI TAHUN 2021

penguuman awal

Menindaklanjuti Pengumuman Bupati Grobogan Nomor 810/3291/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Setelah Masa Sanggah Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kabupaten Grobogan Formasi Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Lokasi ujian berdasarkan pilihan peserta dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemerintah Kabupaten Grobogan Formasi Tahun 2021.
Jadwal pelaksanaan dan daftar peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran I – V.
Waktu pelaksanaan SKD dibagi menjadi 3 sesi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.
Peserta yang telah memilih titik lokasi ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam rangka mengurangi pergerakan massa pada masa pandemic Covid-19, dimohon untuk mencermati betul jadwal pelaksanaan SKD di titik lokasi ujian masing-masing peserta.

Untuk Pengumuman Jadwal Selengkapnya dapat di Unduh disini atau di link https://s.id/SaatKuMenemukanmu

Online Helpdesk melalui :

1. Direct Message Instagram @bkppdgrob

2. Telepon BKPPD Kabupaten Grobogan (0292) 421233 ,

Senin s/d Kamis jam 08.00 s/d 15.00 WIB dan hari Jumat jam 08.00 s/d 13.00 WIB.

Untuk Update Berita dan Kabar Terbaru dari BKPPD bisa follow Instagram BKPPD @bkppdgrob

PNS CERAI WAJIB LAPOR

Details: Written by Sekretariat; Published: 23 August 2021; Hits: 346

PNS Cerai, Kewajiban Lapor, Jangan Abai !!!

cerai

Profesi PNS sebagai pelayan publik saat ini cukup menjadi sorotan di masyarakat. Pasalnya sebagai salah satu profesi yang terpandang di masyarakat, profesi PNS diliputi segenap hak dan kewajiban yang mengikat. Sebagai pelaksana kebijakan publik, PNS dituntut untuk dapat mematuhi berbagai peraturan termasuk diantaranya perihal perceraian. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, terdapat beberapa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi dan ditempuh PNS dalam melakukan perceraian. Oleh karena itu, sebagai role model di masyarakat PNS (khususnya PNS Pemerintah Kabupaten Grobogan) wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan dalam melakukan perceraian sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perceraian konsisten terjadi pada PNS di Kabupaten Grobogan setiap tahunnya. Perceraian pasangan yang menyertakan unsur PNS sebagai penggugat maupun tergugat dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, baik berupa permasalahan ekonomi, pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hingga ketidakcocokan antar keluarga kedua belah pihak pasangan. Meskipun telah diupayakan rukun kembali, nyatanya keterlambatan dalam mengkomunikasikan konflik rumah tangga yang terjadi kepada pihak ketiga yang lebih ahli seperti konselor keluarga atau psikolog berdampak terhadap rendahnya kemungkinan kedua pasangan untuk dapat bersatu kembali.

Sebagaimana telah tertulis dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Dalam Undang-undang secara jelas telah disebutkan menganut prinsip untuk mempersukar perceraian karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal bahagia dan sejahtera. Artinya, perceraian dijadikan opsi terakhir dalam menghadapi perselisihan atau konflik di dalam rumah tangga. Selain berdampak pada kehidupan pasangan, lebih buruk perceraian akan berpengaruh kepada masa depan anak. Alih-alih sebagai upaya untuk mengakhiri konflik, perceraian sering diikuti oleh perasaan menyesal, ketidaksiapan kehidupan pasca perceraian, hingga tidak terpenuhinya kasih sayang anak dari kedua sisi orang tua.